Jika Tidak Dikoreksi, Reformasi Akan ‘Menelan’ Islam

Warna dominan sistem yang kini dikembangkan rezim demi rezim reformasi pasca jatuh-nya presiden Soeharto, 1998, sangat pekat model liberalisme. Bahkan dalam ber-bagai penerapan rezim liberal di Indo-nesia jauh lebih liberal dibandingkan di Negara Barat asal ideologi itu. Tapi apa yang diperoleh bangsa ini setelah reformasi berjalan satu dekade ?

Tabloid ini (Suara Islam edisi 42) memuat tulisan sdr Amran Nasution bertajuk: Negara Gagal Bernama Indonesia. Artikel itu sangat mewakili kondisi Indonesia hari ini. Indonesia sungguh terpuruk tahun demi tahun reformasi yang terus berjalan. Kini bahkan Indo-nesia telah dimasukkan katagorinya sebagai Negara Gagal (Failed State), karena kepemimpinan yang lemah, eko-nomi yang terus-menerus merosot, korupsi dan kriminalitas menyebar, dan sistem demokrasi (yang amat dibang-gakan) itu, tapi ternyata telah gagal diterapkan untuk mewujudkan kesejah-teraan bangsa Indonesia.

Dua hari sebelum presiden Soeharto lengser, tepatnya 19 Mei 1998, saya bersama delapan tokoh, dan ulama, berkesempatan berunding dengan pre-siden Soeharto dan bersepakat memben-tuk Komite Reformasi. Komite yang sesungguhnya mengadopsi seluruh tun-tutan masyarakat saat itu, tapi karena kebencian kepada rezim (Soeharto) sudah sedemikian pekat dan dipicu oleh suasana yang sengaja dan tidak sengaja tercipta, Komite itu ditolak, menyusul para ang-gota kabinet Soeharto sendiri ramai-ramai memboikot dan mengundurkan diri. Hanya beberapa jam kemudian Soeharto jatuh dengan mengundurkan diri.

Sdr Nurcholish Madjid yang juga ikut berunding dengan Soeharto menyebut pembentukan Komite Reformasi itu, sebagai reformasi sejati. Hal itu merupa-kan kompromi presiden yang maksimal. Keterangan Presiden Soeharto yang did-ampingi sembilan tokoh: antara lain (saya sendiri), HM Cholil Badawi (DDII), KH Ali Yafie (MUI), Abdurrahman Wahid (PBNU), Malik Fadjar dan Soetrisno Muhdan (Muhammadiyah). KH Abdur-rahman Nawi (Ulama Betawi), KH Maruf Amien (NU), Emha Ainun Nadjib, Nur-cholish Madjid (Cendekiawan Islam) dan Yusril Ihza Mahendra, sebagai ahli hukum Tata Negara, dan keterangan itu disiarkan langsung oleh seluruh saluran televisi. Sejarah mencatat ide Komite Reformasi ini ditolak mentah-mentah, walau telah mengakomodasi aspirasi yang telah dituntut waktu itu.

Saya ingat ada tiga tahapan langkah Komite Reformasi. Tahap pertama, penyusunan UU Pemilu, Penyusunan UU Susunan Kedudukan DPR/MPR, Penyu-sunan UU Kepartaian. (Tahap pertama ini memakan waktu empat bulan mulai 1 Juni-30 September 1998). Tahap Kedua, persiapan Pemilu beserta kampanyenya, setelah rakyat mendirikan partai baru dengan UU yang sangat adil. (Tahap ini memakan waktu tiga bulan 1 Oktober 1998-31 Desember 1998, dan dilanjutkan pelaksanaan Pemilu pada 10 Januari 1999). Tahap Ketiga, penyusunan MPR sesuai hasil Pemilu 10 Januari sampai 25 Februari 1999 dilanjutkan Sidang Umum MPR untuk menetapkan GBHN serta memilih presiden dan wakil presiden pada 1-11 Maret 1999. Alhasil diperlukan waktu hanya sembilan bulan saja untuk merealisasikan langkah-langkah refor-masi ini.

Sekali lagi sejarah berlaku lain. Soe-harto pada 21 Mei 1998 jatuh dari kekua-saannya. Rezim Reformasi pun mengge-linding dengan cepatnya dan tidak terasa sudah sepuluh tahun berlalu. Jika kita ingin mencoba melakukan introspeksi perjalanan reformasi hanya membuat pedih bagi kalangan yang benar-benar concern bagi nasib dan masa depan bangsa Indonesia. Penempatan Indonesia dalam deretan daftar Negara Gagal merupakan bukti berbahayanya sistem politik ciptaan rezim reformasi jika diteruskan.

Ciri khas liberalisme yang berlebihan telah mengubah UUD 1945 sampai empat kali perubahan pada 2002 dan acapkali disebut oleh Prof Dr Jimly Asshidiqie, Ketua MK sebagai perubahan UUD yang mencapai 125 persen. Apalagi dikabarkan perubahan itu dicurigai penuh skandal campur tangan asing. Produk UU di bawahnya kemudian terbukti sangat jauh dari aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia, seperti UU Migas, UU Air, Listrik dan seterusnya.

Sistem ekonomi yang amat mencolok sekadar memenuhi pesanan asing sudah acapkali dibongkar para pakar ekonomi yang berdiri di luar pagar “Istana” seperti Revrison dari UGM dan Hendri Saparini  dll. Semakin dibongkar oleh para pakar ekonomi hanya meng-hadirkan fakta-fakta yang amat mengerikan. Sudah acapkali data keberhasilan pemerintahan SBY-JK yang selalu diumumkan di awal tahun atau pada ulang tahun kemerdekaan 17 Agustusan, dibantah para pakar dengan tuduhan manipulasi data. Sesung-guhnya hal ini merupakan fakta yang amat memalukan dan tidak pernah terjadi dalam rezim-rezim sebelumnya.

Di bidang politik dengan model pemilihan langsung presiden-wapres dan Pilkada bagi kepala daerah (Gubernur dan bupati-walikota) se-Indonesia, setelah empat presiden rezim reformasi ini silih berganti, ternyata tidak menguntungkan umat Islam. Kekuatan Islam menjadi terpecah-belah, sehingga di berbagai wilayah kelompok Kristen justru meme-nangkan Pilkada. Jika model ini yang terus dianut bukan mustahil semakin banyak tokoh minoritas justru memim-pin dan berkuasa. Yang paling berbahaya Pilkada dan Pilpres-Wapres secara lang-sung ini telah menyeret bangsa Indonesia kepada sistem yang mutlak meng-agungkan uang sebagai tujuan terpenting perebutan kekuasaan di Indonesia.

Para Kepala Daerah pun dengan Otonomi daerah telah menjadi Opsir-opsir Kompeni yang ganas memeras pajak kepada rakyatnya. Ini dampak yang paling memprihatinkan.

Di tengah kondisi rakyat Indonesia yang terus terpuruk terutama di desa-desa, dengan kemiskinan yang terus membengkak jumlahnya, apalagi rezim SBY-JK bagai tidak peduli dengan kenyataan merosotnya kualitas hidup bangsa Indonesia itu, (Ketidakpedulian rezim ini tercermin ngotot hendak me-naikkan BBM atau tetap meneruskan UN bagi anak-anak sekolah), maka kehan-curan bangsa Indonesia tinggal menung-gu waktu. Dan umat Islam adalah jumlah terbesar negeri ini dan bisa ikut tertelan dalam bencana besar itu.

Wallahualambissawab. [red/asa/www.suara-islam.com]

*Seperti dimuat di Tabloid Suara Islam.

3 Komentar

  1. ian said,

    makasih atas infomasi’a ya ,,,,,
    semoga apa yang di tulis di sini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuaan buat yang lain’a jga,,,,

  2. Jay said,

    terimaksih,………. 2014 memang masih jauh, tapi bagaimana posisi umat islam ??? siapa yang akan memimpin umat ??? perpecahan umat justru semakin meningkat, MUI semakin tidak ada greget, kiranya penulis diatas berkenan luangkan sedikit waktu membangun opini persatuan umat . MASYARAKAT dilevel bawah, yang seperti orang bingung, karna manuver dan tingkah laku pimpinan Ormas yang mengejar kekuasaan dan uang, sampai sampai ada yang menebarkan kebencian terhadap sesuama umat islam hanya karena perbedaan yang seharusnya tidak lagi jd permasalahan, PERBAIKAN NEGERI INI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH UMAT ISLAM YANG JUGA TELAH MEMERDEKAKANNYA,

  3. El Nino said,

    Sebenarnya kenaikan harga BBM bisa menjadi hal yang positif jika para pemimipin mau memberikan kompensasi yang maksimal kepada rakyat yang benar-benar membutuhkan, saya yakin itu. Tapi sayangnya seolah ini telah menjadi kesepakatan bersama bahwa hanya segelintir orang atau kelopok saja yang bisa menikmati keuntungan itu. Hal ini saja yang perlu dikoreksi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: